Menuju Indonesia yang Lebih Baik (2)

Menuju Indonesia yang Lebih Baik
Bagian Dua: Riset atau mati

Beberapa bulan lalu saya diundang oleh Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya untuk memberi kuliah tamu mengenai bidang penelitian yang terbilang anyar di Indonesia: protein bioinformatics.

Seumur hidup belum pernah mengunjungi Surabaya, tentu saja undangan itu saya terima dengan senang hati.

Selain memberi kuliah, saya berkesempatan melihat-lihat sarana riset di Universitas Airlangga. Sebelum tiba di Surabaya, saya sempat berasumsi sarana riset di Unair tentu kalah jauh dibandung UI atau ITB misalnya.

Ternyata saya keliru. Pembangunan rumah sakit penelitian bertingkat 8 di Kampus C Mulyorejo yang terpisah dari RSUD Dr. Soetomo membuat saya geleng-geleng kepala. Universitas sekaliber UI pun tidak punya rumah sakit penelitian sebesar itu. Juga satu-satunya pusat penelitian flu burung (avian flu) di Indonesia yang ada di kompleks Tropical Disease Research (TDR) jelas membuat saya kagum.

Ternyata Unair Surabaya tidak se"terbelakang" seperti yang saya pikir sebelumnya. Justru, di beberapa sisi malah lebih baik dibanding universitas-universitas di Jakarta. UI, watch your back!

* * *

Universitas mempunyai tiga tugas pokok: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kebanyakan universitas di Indonesia sudah cukup baik menjalankan fungsi pendidikan dan pengabdian masyarakat, tapi masih tertatih-tatih dalam menjalankan fungsi penelitian.

Cara yang paling sederhana untuk menilai kualitas dan kuantitas penelitian di Indonesia adalah dengan melacak publikasi yang dihasilkan oleh peneliti Indonesia di basis data seperti Scopus atau Entrez Pubmed. Walaupun masih diselimuti oleh kontroversi, jumlah publikasi ilmiah masih dianggap cara yang sahih untuk mengukur produktivitas penelitian suatu institusi atau perorangan.

Publikasi hasil penelitian oleh ilmuwan Indonesia masih sangat buruk dibanding publikasi yang dikeluarkan oleh sejawat mereka di negara-negara tetangga. Untuk tahun 2004 misalnya, dengan jumlah universitas dan peneliti lebih banyak, ilmuwan Indonesia hanya mampu merilis publikasi 1/3 dari yang dirilis oleh saintis Malaysia.

Jika kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah bisa kita jadikan patokan, kondisi dunia riset di Indonesia bisa dikatakan sakit parah.

* * *

Riset adalah syarat mutlak untuk menemukan hal-hal baru. Tanpa riset, kita hanya mampu berkutat dengan barang-barang uzur dan paling banter pun hanya menjadi bangsa yang pandai mengkonsumsi produk ciptaan bangsa lain. Tanpa riset, kita hanya bisa menjual barang mentah dan buruk tanpa mampu mengolahnya menjadi komoditi bernilai tinggi.

Dalam konstelasi politik kontemporer saat ini pun, bangsa-bangsa yang memegang supremasi biasanya memiliki keunggulan teknologi, bukan hanya memiliki banyak uang. Arab Saudi dan Brunei misalnya, banjir uang di mana-mana tetapi kedua negara itu samasekali tidak menggenggam supremasi dunia.

Setelah era B. J. Habibie, Indonesia belum memiliki seorang pun Menteri Negara Riset dan Teknologi yang berkualifikasi layak dan mempunyai pemikiran strategis untuk menjadikan riset sebagai tulang punggung kemajuan negara.

* * *

Bagaimana keseriusan komitmen pemerintah saat ini terhadap perkembangan dunia riset? Dengan melihat dua parameter sederhana di bawah ini, saya serahkan kepada para pembaca untuk menilainya:

1. Pemerintah dengan sengaja menurunkan jumlah anggaran riset sebanyak 39 persen untuk tahun 2010.

2. Dengan mengesampingkan fakta bahwa Indonesia memiliki banyak peneliti profesional yang sudah kenyang makan asam garam riset, bahkan memiliki reputasi internasional, pemerintahan SBY menunjuk seseorang yang miskin pengalaman riset sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Saya kira sebagai seorang pemegang gelar doktor dan dikelilingi para staf ahli yang juga bertitel doktor, SBY seharusnya bisa mengerti urgensi riset untuk kemajuan dan harga diri negara. Tetapi mengapa Amerika Serikat dan Malaysia, yang tidak pernah dipimpin oleh kepala negara bergelar doktor, justru lebih memahami pentingnya riset?

Stop kirim dosen, tapi kirim pembantu?

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta memutuskan untuk menghentikan pengiriman dosen ke Malaysia dengan alasan-alasan tertentu.

Bisa jadi langkah itu akan bergulir menjadi bola salju dimana universitas-universitas lain akan mengikuti jejak UAD. Lagipula, konon Direktorat Pendidikan Tinggi menilai universitas di Malaysia tidak lebih baik daripada universitas di tanah air.

Di tahun 1970-an, Indonesia banyak mengirim dosen ke Malaysia berasaskan pada hubungan yang baru pulih pasca kampanye Konfrontasi. Universitas-universitas seperti Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Pertanian Malaysia pasti mengingat jasa dosen-dosen ITB yang memelopori fakultas-fakultas ilmu pasti dan keteknikan. Foto-foto mereka sampai sekarang masih terpajang di gedung-gedung fakultas sebagai lambang keabadian jasa mereka.

Pada masa itu nama Indonesia sangat harum di Malaysia. Indonesia dipandang sebagai bangsa intelektual, tak lain dan tak bukan karena kehadiran dosen-dosen terpandang dari berbagai universitas terbaik di tanah air. Tak pelak Indonesia merasa sedikit sombong. Banyak dosen Malaysia yang pernah kuliah di Indonesia pada era 70-an bercerita kerap menerima ejekan dari sesama mahasiswa Indonesia.

Hidup ibarat roda. Yang di atas kini bertukar ke bawah.

Ekonomi Malaysia melaju pesat terutama sejak dipimpin oleh Dr. Mahathir Mohamad. Sejak era 80-an, pemerintah Malaysia membuka keran masuknya pembantu rumah tangga, termasuk dari Indonesia, sebagai konsekuensi dari membaiknya ekonomi dan semakin terbukanya peluang pekerjaan. Maka sejak itulah kita dikenal sebagai negara pengekspor pembantu rumah dan pekerja kasar.

Masuknya pekerja berpendidikan rendah ke Malaysia, selain berkontribusi kepada pembangunan fisik Malaysia, tetapi juga menciptakan berbagai masalah sosial. Kaum pekerja ini kemudian memberi imej tentang Indonesia kepada warga Malaysia. Imej yang samasekali berbeda dengan imej yang diciptakan oleh dosen-dosen terbaik Indonesia pada tahun 70-an.

Jika di tahun 70-an Indonesia dikenal sebagai negara intelektual, sejak tahun 80-an imej Indonesia di mata rakyat Malaysia adalah negara yang berantakan, orangnya susah diatur, dan miskin. Dan imej ini bertahan sampai sekarang.

Imej yang buruk tentang Indonesia ini sedikit-sebanyak mempengaruhi sikap sebagian rakyat Malaysia terhadap Indonesia. Pelecehan, perendahan harga diri, dan penghinaan yang dirasakan Indonesia tak lebih merupakan manifestasi imej yang diciptakan Indonesia sendiri sejak tahun 80-an.

Jika Indonesia ingin kembali dihormati seperti tahun 70-an, hentikan pengiriman pekerja kasar dan intensifkan pengiriman tenaga intelektual. Bukan sebaliknya.

Prioritas, sekali lagi prioritas!

Apakah Indonesia sudah kehilangan kewarasan untuk memilih mana yang harus didahulukan dan mana yang boleh diabaikan?

Di satu sisi:

1. Pilkada Jawa Timur menghabiskan dana Rp 1 trilyun.

2. Penyelamatan Bank Century, bank kecil dengan 35 ribu nasabah, memakan duit Rp 6,7 trilyun.

Di sisi lain:

3. Pemerintah hanya sanggup membayar Rp 200 ribu untuk harga sebuah naskah klasik Melayu. Pemerintah tak punya uang? Bohong. Lihat point nomer 1 dan 2 di atas. Dan ketika orang luar sanggup membayar mahal untuk membeli naskah-naskah itu, kita marah-marah.

4. Untuk mendaftarkan produk budaya, pemerintah mengenakan sejumlah biaya. Kenapa tidak dibuat gratis? Pemerintah tidak punya uang? Bohong. Lihat point nomer 1 dan 2 di atas. Oooh, mungkin bos dan nasabah Bank Century lebih penting daripada Tari Pendet, angklung, Reog Ponorogo, batik, songket, dan wayang kulit.

5. Kapal-kapal perang kita tidak bisa jalan lantaran punya banyak utang dengan Pertamina. Pemerintah tidak punya uang? Bohong. Lihat point nomer 1 dan 2 di atas. Kapal-kapal kayak gini mau dipakai mengganyang Malaysia? Saudara-saudara lebih baik jangan mimpi.

6. Doktor-doktor kita "dicuri" negara tetangga lantaran pemerintah tidak sanggup menggaji mereka dengan layak. Pemerintah tidak punya uang? Bohong. Lihat point nomer 1 dan 2 di atas. Tidak mau menggaji doktor-doktor, mereka lantas pindah ke luar negara, lalu kita marah-marah. Aneh.

Prioritas. Sekali lagi, prioritas. Di mana pun, dari level keluarga sampai level negara, cara membelanjakan uang harus didasarkan pada prioritas.

Dan prioritas selalu didasarkan pada filosofi. Katakanlah ada dua keluarga sama-sama bergaji Rp 5 juta sebulan. Keluarga pertama menganut filosofi penghematan, maka uang itu setengahnya akan ditabung. Keluarga kedua menganut filosofi hura-hura, maka uang itu akan habis tak bersisa menjelang tanggal tua.

Perbedaan filosofi. Inilah sebab kenapa Indonesia dan Singapura, yang pada tahun 1950-an mempunyai pendapatan perkapita setara, kini ibarat tuan dan babu.